Wajo, Sulawesi Selatan – 12 November 2024 – Ir. Nasir Rahim, seorang purna bakti ASN yang memiliki pengalaman panjang di birokrasi, memberikan klarifikasi terkait kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Wajo selama masa kepemimpinan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pammase. Ir. Nasir menjelaskan bahwa kebijakan TPP di bawah kepemimpinan Pammase sudah mengikuti aturan yang berlaku, terutama terkait batasan alokasi anggaran untuk belanja pegawai dan belanja publik.
Dalam keterangannya, Ir. Nasir menegaskan bahwa TPP tidak bisa dinaikkan lebih dari 30% dari anggaran, sesuai dengan regulasi yang mengatur pembagian anggaran antara belanja pegawai dan belanja publik. “Kebijakan TPP sudah diatur oleh PANRB secara nasional agar tidak melebihi 33.8% untuk memastikan proporsi belanja pegawai tidak melampaui belanja publik. Itulah dasar kebijakan Pammase dalam menetapkan TPP selama kepemimpinannya,” jelas Ir. Nasir.
Lebih lanjut, Ir. Nasir Rahim menambahkan bahwa aturan tersebut bertujuan untuk menjaga agar anggaran daerah tetap proporsional dan berorientasi pada kepentingan publik. Prioritas anggaran yang lebih besar untuk belanja publik, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
“Kebijakan ini bukan hanya soal TPP, tetapi soal menjaga keseimbangan anggaran dan memastikan belanja publik menjadi prioritas utama. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dari penggunaan APBN/APBD, sekaligus mendukung kesejahteraan ASN dengan tetap sesuai aturan,” tambahnya.
Penjelasan Ir. Nasir ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat terkait kebijakan TPP yang diambil Pammase selama masa kepemimpinan mereka. Langkah tersebut diambil tidak hanya untuk mendukung kesejahteraan pegawai, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan anggaran dan memastikan anggaran publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
